Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia

Biro Sumber Daya Manusia

Biro SDM

Buku Tamu


andry Aug 15, 2018 2:50:40 AM

Assalamu'alaikum. Saya ingin memberikan saran terkait aturan Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Kemristekdikti. Seharusnya Kemristekdikti harus membuat aturan baru tentang tugas dan izin belajar setelahn penggabungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ke KemenRistek. Sebelumnya memang sudah ada aturan tentang TUBEL dan Izin Belajar baik di Ristek maupun pada Pendidikan Tinggi. Apalagi sebentar lagi Kemristekdikti udah memasuki usia 5 tahun tetapi aturan tentang tubel belum juga diperbaharui. Saran saya juga dalam peraturan ini harus tegas dalam pemberian TUBEL dan Izin Belajar serta perpanjangan TUBEL dan Izin Belajar. Salah satu yang harus diperhatikan adalah jenjang pendidikan dan waktu yang diberikan bagi PNS TUBEL dan Izin Belajar. Dalam jenjang pendidikan, harusnya kalau sudah punya jenjang pendidikan S2, harusnya tidak dibolehkan lagi S2 lagi walaupun biaya TUBEL menjadi tanggungan pribadi dan bidang ilmu yang diambil bermanfaat bagi instansi tetapi bukan berarti harus PNS yang sudah S2 tetapi melainkan dengan menunjuk PNS lain yang belum S2. Begitu pada PNS sudah spesialis 1 dan spesialis S2, khan tidak harus ambil S2 atau S3 lagi, Kalau diberikan lagi kesempatan untuk ambil S2 atau S3 lagi khan itu jadi mubazir dan kapan pengabdiannya serta ini menjadi tidak efektif bagi organisasi. Terkait waktu ketika setelah selesai S2/ spesialis 1 mau lanjut S3, diharuskan mengabdi dulu pada instansi untuk beberapa tahun, setelah menjalani kewajiban mengabdi maka PNS tersebut bisa melanjutkan pendidikan S3. Sehubungan dengan perpanjangan TUBEL harusnya Ristekdikti ketat dalam memantau pengaktifan dan pemberian sanksi bagi PNS yang menyelesaikan TUBEL melebihi waktu yang diberikan termasuk dengan perpanjangan TUBEL. Selain itu, PNS yang tidak menyelesaikan TUBEL tidak melaksanakan kewajiban seperti perjanjian yang ditanda tangani ketika mengajukan permohonan TUBEL. Dengan adanya Pedoman atau aturan tentang TUBEL yang sudah diperbaharui akan berimplikasi efektifitas dan efisiensi Kemenrsitekdikti serta tujuan peningkatan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Ristekdikti tercapai. Terima Kasih.


Fiora Aug 14, 2018 2:47:56 PM

Asswrwb, Bapak/Ibu biro SDM kemristekdikti, saya ingin bertanya, bagaimana kelanjutan pengurusan SK CPNS peserta pengganti CPNS tahun 2017 ? Terima kasih sebelumnya.


Devi Aug 14, 2018 5:35:59 AM

Selamat siang, Ini rekaan saya berdasar kondisi jadwal diklatsar Cpns yang tidak pasti. Info yang kami terima diklatsar selanjutnya adalah bulan Februari 2019,sedangkan kami tidak boleh tridharma sampai dengan sk pns. Jika baru diklat bulan Februari 2019 dan maka diklat baru selesai Juni 2019, dan Sk Pns tidak dikeluarkan langsung setelah lulus diklat tetapi hampir makan waktu 3-6 bulan lagi. Jika demikian maka sk pns kamj baru bisa dikeluarkan paling cepat desember 2019 atau bahkan 2020,sehingga mundur lagi pengajuan jabatan fungsionalnya. Jadi sebetulnya cpns dosen itu boleh mengajar atau tidak? Kalau sebagai asisten pengajar maka kum kami itu sudah bisa dihitung apa belum? Untuk info saja di PTN lain boleh dan ada yg tidak boleh. Tolong berikan kepastian kepada kami. Terimakasih


Anita Zaitunah Aug 14, 2018 5:19:58 AM

Assalamu 'alaikum. Mohon informasi terkait usulan kenaikan pangkat saya a.n. Anita Zaitunah/Universitas Sumatera Utara tmt 1 April 2018 dengan surat tertanggal 20 September 2017. Terima kasih.


Meri Aug 13, 2018 7:07:04 AM

Selamat siang Bpk/Ibu Admin, saya ingin menanyakan apakah pemindahan home base dari PTS (Home base lama) ke PTN (Home base baru) dapat dilakukan minimal 1 bulan setelah mendapat SK PNS? Jika home base lama (PTS) tidak mau melepaskan dosen yang telah lolos CPNS bagaimana solusinya? Terima Kasih


Muhammad Nur Aug 13, 2018 7:02:58 AM

Assalamualaikum Wr.wb. Yth. Biro SDM Kemenristekdikti. saya terangkat cpns dengan kualifikasi d3 namun sdh memperoleh gelar S1 namun tidak linier.saya sekarang sudah PLP Pelaksana Lanjutan.. Apakah saya harus studi lanjut lagi apakah itu izin belajar atau tugas belajar agar supaya bisa terklaim Angka Kredit sebagai unsur pendidikan. Karena saya rencana mau melanjutkan studi kalau memang tidak bisa dipakai Ijazah S1 yang tidak linier tersebut. Mohon informasi dari Biro SDM Kemenristekdikti. Atas informasinya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr.wb


andry Aug 13, 2018 3:21:21 AM

Assalamu'alaikum. Masukkan bagi PNS yang bertugas dalam proses kenaikan pangkat di Biro SDM harus konsisten dalam aturan kenaikan pangkat. Karena dengan kasus yang sama bisa perlakuannya berbeda. Contoh ketika PNS mengajukan pangkat dan memasukkan ijazah S2, ada PNS yang disetujui ijazah S2 dengan memasukkan gelarnya di SK pangkat, tetapi ada juga yang ditolak. Kenapa bisa berbeda begitu?Harusnya konsisten dalam penerapan aturan. Terima kasih.


Elfa Aug 10, 2018 11:11:14 AM

Assalamualaikum wr wb. Yth biro SDM kemristekdikti. Saya cpns tmt 1 maret 2018. Apakah kami cpns baru tidak memiliki beban kerja dan apakah kami juga membuat laporan BKD? Serta apakah pengurusan NIDN baru bisa di lakukan setelah PNS 100%? Mohon penjelasannya admin. Terima kasih.


milawati Aug 10, 2018 4:20:51 AM

Assalamualaikum. bapak/ibu Biro SDM kemeristekdikti. perkenalkan saya milawati CPNS 2017 dengan TMT Maret 2018 dg unit kerja di polieknik negeri Madura. Sebelum saya menjadi CPNS, saya adalah dosen Tetap di PTS sejak tahun 2010. di tahun 2014 saya memperoleh NIDN, tahun 2015 saya mendapatkan jabatan fungsional Asisten Ahli. Tahun 2016, saya lulus serdos, dan di tahun yang sama pula (2016) saya studi lanjut S3. sehingga untuk serdos memang belum pernah cair karena sedang studi lanjut. nah, per tangal 2 Mei 2018, saya mengundurkan diri dari PTS, karena SPMT CPNS sudah turun dan mulai berdinas di PT baru. Namun ketika saya mengundurkan diri, PTS tidak mau mengeluarkan surat lolos butuh dengan alasan masih berat untuk melepas saya, bukan karena adanya pelanggaran. sedangkan secara tertulis, tidak ada perjanjian kontrak kerja yang mengikat saya dg PTS. berdasar pada surat edaran Dirjen Sumberdaya IPTEK dan DIkti nomor: 4034/D2/KP/2016, tertanggal 30 Desember 2016 tentang perpindahan homebase dosen antar perguruan tinggi pada poin no 6 tercantum perihal dosen tidak dapat mendapatkan surat lolos butuh, dan tidak ada ikatan perjanjian kerja, maka dosen harus membuat surat pernyataan bermaterai bahwa perpindahannya tidak melanggar perjanjian kerja. berbekal surat edaran ini, PT baru mengajukan pengusulan perpindahan homebase saya tertanggal 17 Mei 2018. dengan harapan,agar NIDN saya dapat berpindah ke PT baru. Namun hingga saat ini, belum ada progress mengenai pengajuannya dan masih dengan status "diajukan". pertanyaan saya 1) apakah NIDN saya bisa pindah ke PT yang baru walaupun tanpa surat lolos butuh, 2) apakah jabatan fungsional saya dan serdos saya juga bisa diakui dan digunakan ketika diterima menjadi PNS, tanpa harus mengulang lagi dari nol?, 3) apabila ada penyesuaian jabatan fungsional dan serdos, bagaimana mekanisme pengajuannya, 4) adakah aturan yang mengatur tentang penyesuaian jabatan fungsional dan serdos saya yang diperoleh semasa jadi dosen tetap di PTS kemudian dialihkan ke PT baru? 5) bagaimana dengan ijazah S3 saya jika pada tahun 2019 saya lulus S3, apakah bisa dipakai untuk mengurus kenaikan pangkat saya? Demikian bapak/ibu pertanyaan dari saya. mohon penjelasannya mengingat PT dimana saya berdinas sekarang masih tergolong baru dan masih minim pengetahuan dan aturan tentang kepegawaian. terimakasih


serizawa Aug 8, 2018 1:36:20 PM


Leave message