Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia

Biro Sumber Daya Manusia

Biro SDM

Buku Tamu


Tera Ronggo Priyagung Nov 15, 2017 7:22:16 AM

Yth. Biro SDM Ristekdikti, mohon informasi apakah surat asli Kepala Biro SDM Nomor 100714/A2.2/KP/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Borneo Tarakan tentang Pertimbangan Pindah Instansi an. Tera Ronggo Priyagung telah dikirimkan melalui pos atau jasa kurir? Apabila sudah, bolehkah minta nomor resinya atau foto resinya dikirimkan ke email saya "tera.ronggo@gmail.com" ? Karena info dari Univ Borneo Tarakan bahwa surat asli tersebut belum diterima dan masalahnya Rektor akan menjawab setelah surat asli tersebut sampai. Mohon bantuannya. Terima Kasih.


Agung N Nov 15, 2017 6:53:57 AM

Assalamu'alaikum Yth Birosdmristek. Mohon informasi; 1) Kapan akan terbit PP revisi/pengganti permendikbud no 08 th 2014 tentang alih jabatan pns non ke pns dosen. 2) Apakah akan ada revisi pada pasal 6 tentang larangan pns guru menjadi dosen, padahal tidak sedikit guru yang berprestasi dan bahkan sdh punya gelar S3. Terimakasih

Administrator
Wa√°laikumsalam Yth. Agung N Peraturan pengganti Permendikbud No 8 Tahun 2014 sedang dalam pembahasan, mudah2an ada pasal yang menjelaskan hal mutasi Guru ke Dosen. Untuk lebih jelasnya bisa menghubungi langsung ke Ditjen SDID Gedung D Dikti Lantai 5 atau ke call ceter kami di 1500661. Terima kasih

Achmad Nov 14, 2017 10:13:16 PM

Yth. Biro SDM. Mohon ijin tanya. Apakah ada peraturan menteri yang jelas melarang dosen ijin belajar yang tidak meninggalkan tugas tridharma menduduki jabatan struktural. Sementara di suatu lembaga membuat peraturan rektor yang melarang dosen studi lanjut (baik tugas atau ijin belajar) menduduki jabatan struktural


andika Nov 14, 2017 1:41:30 PM

tidak dibebaskan dari jabatan fungsionalnya dan semua tunjangan yang melekat pada jabatannya tetap dibayarkan selama yang bersangkutan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi..!!! Saudara katakan demikian dasarnya apa ? sudah jelas bila dosen menduduki jabatan struktural maka tunjangan jabatan fungsional akademik diberhentikan sementara artinya pelaksanaan Tri dharmanya untuk sementara stop dikarenakan amanah dan tanggung jawab yang diemban. saya mau bertanya kepada Saudara jabatan Rektor dan lain-lainnya itu berapa lama (jam) mereka melaksanakan tugas jabatannya ? apakah mungkin bisa terpenuhi dengan semua tugasnya sebagai pejabat dan sebagai dosen ? kalau pun memang bisa dengan mencuri-curi waktu berarti sumpah jabatannya dilanggar. dan kalau pun bisa kenapa tunjangan fungsional akademiknya sebagai dosen (lektor, lektor kepala, dan guru besar) tidak dibayarkan. Saudara bisa tanyakan langsung ke bagian biro keuangan universitas ataupun bendara fakultas. lembaga Kementriaan patuh dan taat terhadap UU dan PP yang sah.. jangan mencoba menutup-nutupi. agar semua pelaksanaannya baik dan efektif. terima kasih

Administrator
silakan baca PP 37 tahun 2009 dan Perpres 65 tahun 2007. Tks

andika Nov 14, 2017 1:15:47 PM

Yth. Biro SDM Kemenristekdikti RI. Saudara keliru besar bila jabatan Rektor dan lain-lainnya itu Saudara katakan sebagai tugas tambahan. mohon Saudara tunjukkan UU, PP atau dasarnya yang mengatakan Rektor dan lain-lain itu sebagai Tugas tambahan. Suadara telah mengatakan Rektor dan lain-lainnya sebagai tugas tambahan. mohon penjelasan yang tepat, coba Saudara jelaskan yang dimaksud dengan tugas tambahan itu..? menurut saya bila itu tugas tambahan maka tunjangan jabatan struktural itu tidak dibayar melalui APBN melainkan dibayar melaui dana PNBP yang diambil dari PAGU Universitas, seperti ketua program studi ataupun ketua departemen yang ada di fakultas. dalam Surat Keputusan pelantikan jabatan struktural tsb sudah jelas dikatakan jabatan ESELON maka itu bukan tugas tambahan karena mereka pejabat penyelenggara negara. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN dan http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/index.php/2016/10/28/soal-pemilihan-rektor-ini-penjelasan-menristekdikti/. BILA INI DIBIARKAN DAN ADA PEMBIARAN MAKA AKAN ADA PEMBAHASAN DI DALAM FORUM YANG RESMI. ANGGARAN NEGARA TIDAK BOLEH BOCOR. KITA HARUS TAAT DAN PATUH TERHADAP UU DAN PP YANG BERLAKU. terima kasih

Administrator
Yth. Andika, silakan Bapak baca PP 37 tahun 2009 dan Perpres 65 Tahun 2007. Tks

M djazman addin s Nov 14, 2017 6:09:37 AM

Yth. Biro SDM Kemristekdikti....perkenalkan sy m djazman addin s. dr polimedia . Sy mau konfirmasi perkembangan proses permohonan mutasi istri sy atas nama Andi pinrakati , nip 197705012005012002, unit kerja politeknik pertanian negeri pangkep mengajukan permohonan mutasi ke politeknik negeri ujung pandang. Politeknik negeri ujung pandang sdh mengajukan penyampaian usul mutasi ke biro sdm kemristekdikti dilampiri berkas2 : 1.surat permohonan yg bersangkutan 2. Surat permintaan pernyataan persetujuan 3. Surat pernyataan persetujuan dr satker asal 4. Surat keputusan pangkat terakhir 5. Fotokopi ijazah S-1 dan trankrip nilai yg disahkan 6. SKP tahun 2014 dan Skp tahun 2015. Mohon infonya karena sampai sekarang kami belum menerims Sk mutasinya.....atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih


Syah Aidil Fitri Nov 14, 2017 5:37:22 AM

Terima kasih kepada Tim Biro SDM Kemenristekdikti yang telah merespon cepat dan memberi tanggapan bahwa SK Kenaikan Pangkat III/d saya (Syah Aidil Fitri, ST - NIP. 197310302000031001) sudah selesai diproses dan akan dikirimkan segera kepada pimpinan Universitas Andalas. Sambil menunggu Salinan SK tersebut sampai di Universitas Andalas, saya memohon kepada Tim Biro SDM Kemenristekdikti (jika berkenan) untuk dapat mengirimkan File PDF SK III/d tersebut ke alamat email: aidilpainan@gmail.com Terima kasih atas bantuannya.


widi aribowo Nov 14, 2017 2:52:42 AM

Assalamualaikum. Saya Widi aribowo dari universitas negeri surabaya. saya mau menanyakan proses NIDN saya sejauh ini. Mohon informasi mengenai proses NIDN saya. Saya mendapat informasi pengajuan dari universitas pada tanggal 22 oktober 2017. Terima kasih

Administrator
Wa'alaikumsalam Untuk status proses pengajuan NIDN bisa ditanyakan langsung ke Direktorat Karier dan Kompetensi SDM Ditjen SDID Gedung D Dikti Lantai 5, atau bisa melalui call center Kemenristekdikti di 1500661. Terima kasih

andika Nov 13, 2017 8:20:40 PM

Yth. Biro SDM Kemenristekdikti RI. Struktural perguruan tinggi negeri dan swasta... yang yang hanya bisa diduduki oleh dosen. seperti Rektor, wakil rektor, Dekan, wakil dekan, Direktur Pascasarjana, dan Direktur, Wakil Direktur. saya melihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor dan PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKANTINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DAN TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR pasal 5 ayat 1 huruf a. sudah jelas. berapa banyak anggaran NEGARA dan PAGU Universitas keluar secara tidak efektif hanya untuk membayar tunjangan serdos, kehormatan dan membayar upah mengajar, biaya penelitian dan pengabdian...padahal pejabat struktural sudah dibayar juga oleh negara dengan jabatannya tsb !!!??? maaf boleh saya katakan ini bisa dibilang telah bocor halus keliling anggaran negara khususnya di perguruan tinggi. dan saya fikir jabatan struktural yang ada di perguruan tinggi kebanyakan sifatnya politis yaitu adanya penyaringan dan penjaringan dalam pemilihan. masukan saya berharap semua perguruan tinggi di data dan CEK DAN RICEK berapa banyak yang menerima. dan ini sangat BERBAHAYA bila ada pembiaran dengan sengaja. terima kasih

Administrator
Yth. Bapak Andika, Untuk Dosen yang menjabat sebagai Rektor, Warek, Dekan, Wadek dan semacamnya, merupakan tugas tambahan dan bukan struktural murni. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai mana yang dimaksud, tidak dibebaskan dari jabatan fungsionalnya dan semua tunjangan yang melekat pada jabatannya tetap dibayarkan selama yang bersangkutan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi serta syarat-syarat yang ditentukan pada Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017. Terima kasih

Hamdi Harmen, S.E., M.M. Nov 13, 2017 8:40:31 AM

Yth. Biro SDM Kemristekdikti Mohon informasi usulan proses kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) an. Hamdi Harmen, S.E., M.M, NIP. 19691108 200212 1 001 dari Univ. Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh sesuai dengan surat Rektor Univ. Syiah Kuala Nomor 3231/UN11/KP/2017 tanggal 30 Mei 2017. Mohon informasi proses tersebut ? Terima kasih.

Administrator
Yth. Pak Hamdi Harmen Kami telah cek online di SAPK BKN, untuk kenaikan pangkat Bapak ke Pembina Utama Muda (IV/c) periode Oktober 2017, sudah kami usulkan ke BKN dengan nomor pengantar 88298/A2.3/KP/2017 tanggal 27 Juli 2017. Terima kasih

Leave message