Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia

Biro Sumber Daya Manusia

Biro SDM

Rapat Koordinasi Nasional

Rapat Koordinasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-937/M.Sesneg/D-3/AP.01.00/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang dinyatakan bahwa Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pengangkatan jabatan fungsional keahlian utama kepada Presiden harus memenuhi syarat sbb : 1. Usulan harus diterima di Kementerian Sekneg paling lambat 1 tahun setelah ditetapkannya PAK, 2. PAK asli yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menetapkan seduai dgn jabatan fungsional masing masing dibubuhi stempel basah, 3. Kementerian Sekneg hanya akan memproses Keputusan Presiden tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional keahlian utama apabila usulannya memenuhi ketentuan di atas.

Disampaikan juga oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekneg bahwa dalam rangka tertib administrasi proses pengusulan pengangkatan pejabat fungsional keahlian utama yang wewenang penetapannya berada pada Presiden dgn ketentuan sbb : 1. Sesuai pasal 53 UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat fungsional keahlian utama merupakan kewenangan Presiden, oleh karena itu usulannya harus ditujukan kepada Presiden dan harus di tandatangani oleh masing masing pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan dapat didelegasikan kepada pejabat eselon 1 yang mengurusi kepegawaian (di Kemristekdikti berarti ke Sekjen). Usul tersebut diatas harus ditembuskan kepada kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis (kalau nggak ada pertimbangan teknis dari BKN maka berkas akan dikembalikan ke K/L). 2. Pengangkatan dalam jabatan fungsional keahlian utama dapat berasal dari : a. Kenaikan jenjang pejabat fungsional keahlian madya dimana usulannya harus diterima di Kementerian Sekneg dan tembusannya harus diterima di BKN paling lambat 1 bulan setelah ditetapkannya PAK bagi pejabat yang diusulkan. Pertek BKN harus diterima Kementerian Sekneg paling lambat 3 bulan terhitung sejak diterimanya tembusan usulan oleh BKN. b. Perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi ke jabatan fungsional keahlian utama, c. Pejabat pimpinan tinggi yang telah diberhentikan dari jabatannya, d. Pejabat negara yang telah diberhentikan dari jabatannya.

Proses pengajuan usulan pengangkatan dan penetapan dalam jabatan fungsional keahlian utama dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. Terdapat 43 JFT jenjang keahlian utama yang pengangkatannya menjadi wewenang Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN. Selanjutnya dijelaskan detail teknis layanan pengangkatan dalam jabatan fungsional keahlian utama yang juga bisa diakses via siapp.setneg.go.id.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2017 di Gedung Serba Guna Gedung III lantai 1 Kementerian Sekretariat Negara Jl. Veteran no.18 Jakarta Pusat. Sebagai narasumber adalah Direktur Pengadaan dan Kepangkatan, Badan Kepegawaian Negara, Aidu Tauhid, S.E, M.Si. Rapat koordinasi ini dihadiri pula oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Kepala Bagian Jabatan Fungsional Kemristekdikti.

Photos


Rapat Koordinasi Nasional

Views: 1290